Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk berdamai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab, untuk meloloskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015, Basuki harus meminta persetujuan dari DPRD.
Upaya mediasi antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 5 Maret 2015 menemui jalan buntu.
Menurut Uchok, jika nekad tak mau meminta persetujuan DPRD, maka anggaran DKI Jakarta bakal semakin kacau. Sebab, tuduhan awal Ahok tentang anggaran siluman bakal berubah menjadi APBD siluman. Dan sesuai prosedur, anggaran yang diajukan Ahok menyalahi aturan.
Salah satu peserta di ruangan itu mencoba mengklarifikasi soal pengadaan UPS kepada Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi. Setelah Anas berdiri, DPRD mulai ramai merespons tindakan Ahok meminta jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengklarifikasi soal pengadaan anggaran-anggaran yang tak jelas.
Mediasi lantas jadi tak kondusif. Beberapa anggota Dewan pun terdengar melontarkan umpatan kasar di dalam ruangan. Ahok pun lalu meninggalkan ruangan.
Baca >> Ahok Melakukan Pelanggaran
Baca >> Ahok Melakukan Pelanggaran
Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon