Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menghadapi langkah bulat oleh Dewan Jakarta untuk menemukan kesalahan dengan dia pada Kamis karena ia mencoba untuk menyalahkan dia atas anggaran 2015, sebuah langkah yang dapat menyebabkan impeachment.
DPRD Prasetyo Edi Marsudi bangga mengumumkan bahwa 91 dari total 106 anggota dewan yang hadir.
"Kami berada di sini untuk membahas penyerahan terakhir dari 2015 anggaran kota oleh Gubernur DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Ahok, sekarang bukan anggota partai politik sejak ia meninggalkan Partai Gerindra tahun lalu, dan DPRD telah berselisih atas anggaran. DPRD disusun anggarannya sendiri setelah menyatakan bahwa satu yang diajukan oleh pemerintah kota ke Kementerian Dalam Negeri adalah "ilegal", mengklaim itu telah dirancang tanpa persetujuan dari anggota dewan.
Fahmi Zulfikar dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang bertugas membaca proposal, mengatakan bahwa Ahok telah melakukan pelanggaran serius.
"Dia menyerahkan anggaran kota 2015 rancangan yang tidak satu disetujui oleh DPRD dan pemerintah kota," katanya.
Fahmi mengatakan tindakan itu melanggar 11 hukum dan peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan UU No. 17/2003 tentang keuangan negara.
Dia mengatakan, oleh karena itu, anggota dewan mendesak DPRD untuk menggunakan hak mereka penyelidikan. Pernyataannya itu bersorak oleh para penonton, termasuk beberapa anggota organisasi massa, yang juga pementasan protes terhadap Ahok di luar gedung.
Ahok mengecilkan agenda dewan. "Mari kita lihat sebagai hadiah untuk 100 hari saya sebagai gubernur," katanya.
Menanggapi tuduhan anggota dewan "Ahok mengatakan semua yang ia inginkan adalah budaya transparan, yang tidak ditampilkan dalam versi DPRD anggaran, di mana Rp 12,1 triliun dari program dan proyek yang disetujui telah dihapus dan diubah menjadi alokasi dipertanyakan oleh anggota dewan".
Ahok telah menunjukkan wartawan sebuah dokumen yang ia temukan dana untuk sistem uninterruptible power (UPS) di Jakarta Selatan SMP yang mencapai Rp 6 miliar (US $ 466.693) untuk setiap sekolah.
Ahok tampak santai meskipun disangka dan semua kegiatannya dijadwalkan. "Jika mereka menyelidiki saya, saya juga bisa menyelidiki mereka,"ujarnya.
Peneliti Nico Harjanto dari Populi Center mengatakan "Para anggota dewan harus melakukan investigasi menyeluruh dan menyajikan bukti rinci untuk membuktikan bahwa Ahok yang bersalah,". Nico melanjutkan bahwa dakwaan untuk melawan Ahok bisa menjadi bumerang.
Ahli kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa Ahok dan bawahannya harus belajar untuk berkomunikasi dengan anggota dewan.
Pada tahun 2013, para anggota dewan juga telah berusaha untuk menggunakan hak mereka penyelidikan terhadap gubernur Joko "Jokowi" Widodo atas program kesehatan gratis Kartu Sehat Jakarta. Namun, sengketa ini diselesaikan oleh Jokowi dengan mengundang para anggota dewan untuk makan siang.
Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon